"Legislator PAN" Wacanakan Ganti Sekda, Gubernur NTB Justeru Apresiasi Kerja Sekda

Baca Juga

MATARAM - "Legislator PAN" Muhammad Aminurlah, SE mulai wacanakan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H.Lalu Gita Ariadi. Lain halnya dengan  Gubernur NTB, H.Muhammad Lalu Iqbal yang justeru memberikan apresiasi terhadap kerja Sekda, H.Lalu Gita Ariadi.

Apresiasi itu disampaikan Gubernur sebelum Anggota DPRD NTB, M.Aminurlah melempar wacana pergantian sekda.

Menurut Politisi PAN, pergantian sekda harus dilakukan  sebagai salah satu syarat percepatan akselerasi program Iqba-Dinda. Wacana ini cukup rasional di tengah keinginan Iqbal – Dinda melakukan penataan birokrasi.

Konsep penataan dan penyegaran justeru harus Iqbal mulai dari pucuk pimpinannya, dengan menunjuk Pelaksana Tuntas (Plt) Sekda. Penunjukkan Plt tanpa harus menunggu masa pensiun Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi Oktober 2025.

“Karena kalau bicara penataan birokrasi, Plt-kan Sekda. Sekali lagi, karena kalau bicarakan penyegaran, harus pakai konsep top down, dari atas ke bawah,” ujar Aminurlah, Sabtu 15 Maret 2025.

Politisi asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima menyebut selama masa transisi pemerintahan, ada banyak catatan terkait masa jabatan Lalu Gita. Seperti kisruh Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian percepatan penyelesaian beberapa proyek yang gaduh. Di antaranya, proyek renivasi Islamic Center, proyek RS Mandalika, rehabilitasi Masjid Kejati NTB.

Catatan penyelesaian proyek prioritas daerah itu, Maman menilai  pergantian Sekda sangat urgent agar mesin birokrasi berjalan sesuai keinginan Gubernur NTB. “Apabila Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ingin sungguh-sungguh menata birokrasi,” ujar Anggota Fraksi ABRN DPRD NTB ini.

Ini sekaligus menanggapi kenginan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan birokrasi  di setiap tingkatan pekan depan. Langkah ini justeru menurutnya kurang efektif, karena tak menyentuh pucuk pimpinan birokrasi.

“Langkah pertama adalah segera mengganti posisi Sekda NTB. Bukan justru sebaliknya melakukan mutasi atau merotasi pimpinan OPD,” ujarnya.

Semestinya  pendekatan meritokrasi yang jadi andalan gubernur, mulai dengan top down atau atasnya dulu, baru bottom up atau ke bawah.

"Fungsi Sekda ini sangat strategis di tubuh birokrasi. Pertama sebagai penata birokrasi dan kedua sebagai pengelola keuangan daerah karena sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga sebagian dari kewenangan gubernur itu ada pada Sekda," tegas Maman.

Jika Gubernur NTB ingin bagus jalan pemerintahannya saat awal ini, harusnya mulai dengan mengganti posisi Sekda, lantas menunjuk Plt sebagai estafet.

“Jadi jangan menunggu Sekda yang sekarang pensiun dulu, baru usulkan pengganti, itu kalau Gubernur mau pemerintahan ini berjalan baik, ingin nyaman, ya itu tadi ganti Sekda, dulu OPD,” paparnya.

Pernyataan Mamanberbanding terbalik dengan sikap Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Hari pertama masuk kantor, Senin 3 Maret 2025, Lalu Iqbal justeru mengapresiasi kerja Lalu Gita Ariadi, khususnya selama masa transisi pemerintahan.

“Terima kasih Pak Sekda sudah menjalankan roda pemerintahan selama masa kegamangan ini. Setelah pelantikan, kami langsung ke Magelang, jadi belum sempat memberikan arahan-arahan,”  puji Gubernur.

#Anhar Amanan