Diduga Terjadi Praktek KKN di Bidang PNFI, Terkait Uang Negara untuk PKBM & LKP

Baca Juga

KOTA BIMA - Setiap Tahun Pemerintah Pusat menganggarkan Uang Negara untuk Lembaga Non Formal pada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima. Jumlahnya hingga mencapai Belasan Miliar per Tahun. Tak terkecuali di Tahun Anggaran 2024 ini, sejumlah Lembaga di Kota Bima mendapat dana bantuan tersebut.

Namun pemanfaatan Uang Negara bernilai Miliaran rupiah di Bidang tersebut tercium aroma tak sedap.Bahkan diduga kuat menjadi lahan  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masalahnya, bukan hanya menyangkut dugaan fiktif Warga Belajar (WB) tetapi juga ditemukan pada lembaga yang mendapat dana bantuan. Maksudnya, diduga dana bantuan hanya didapat oleh  lembaga yang  dekat dengan oknum pejabat di dinas.

Foto Pengurus DPD GRIB NTB - Ketua DPP GRIB, Hercules

Dugaan tersebut menjadi temuan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPD GRIB) NTB.

Ketua DPD GRIB NTB, Iskandar Sulaeman pada Media online www.bebek-news.com membeberkan, ada temuan pengelola lembaga berstatus pasangan suami istri (pasutri) yang mendapat dana bantuan Tahun Anggaran (TA) yang sama. Keduanya diketahui mengelola Lembaga berbeda, suaminya sebagai pengelola Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) Sehati. Sementara istrinya pengelola PKBM Mekar Sari.

Menurutnya, dugaan korupsi ditemukan pada Warga Belajar (WB), ada nama atau identitas WB  tetapi tidak ada orangnya. Selain itu juga ditemukan pada pengadaan/pembelian peralatan atau mesin, seperti untuk kursus keterampilan menjahit dan lain sebagainya.

Sementara dugaan kolusi terbongkar ketika tercium aroma kerjasama antara oknum pejabat pada Dikpora dengan oknum pengelola Lembaga non formal. Model kerjasama/ pemufakatannya,  diduga mengarah pada uang pelicin. Tujuannya agar proposal yang diajukan oleh Lembaga terakomodir untuk mendapatkan dana bantuan pusat.

Demikian halnya dengan dugaan Nepotisme, praktek tersebut terungkap ketika yang mendapat dana bantuan  tersebut hanya untuk Lembaga non formal (PKBM) yang disinyalir dekat dengan oknum pejabat di Dinas tersebut. Seperti PKBM Sehati yang berlokasi di Kelurahan Mande Kota Bima.

Pengelola PKBM Sehati, AM mengaku memiliki hubungan keluarga dengan oknum Kepala Bidang (Kabid) inisial ZD. Selain itu, keduanya juga satu kelurahan.

"Kabid itu adik saya, saya dan dia sering melakukan komunikasi terutama menyangkut program keterampilan menjahit di lembaga saya. Pak kabid juga datang saat penutupan kegiatan di lembaga ini," ujar AM pada Dua Wartawan Minggu (01/09/2024).

Meski PKBM Sehati tergolong baru, akan tetapi langsung mendapatkan dana bantuan untuk keterampilan menjahit Tahun 2024 ini.

"Tahun ini saya dapat anggaran sebesar Rp.80 Juta. Selain untuk kursus keterampilan menjahit juga buat pengadaan/pembelian mesin jahit, mesin itu saya bagikan ke kelompok, satu kelompok jumlahnya 5 orang," ujarnya.

Dana bantuan tersebut pun didapat oleh Pengelola PKBM Mekar Sari, HL yang tidaklah lain adalah istri dari pengelola PKBM Sehati. Jumlahnya lebih besar yakni senilai 100 lebih juta.

"Iya tahun ini, lembaga saya mendapat anggaran untuk keterampilan tenun," ujar HL ditemani suaminya yakni AM.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kabid PNFI ZN belum berhasil dikonfirmasi seputar dugaan tersebut.

#ANHAR AMANAN#