Baca Juga
 |
| Karikatur |
NTB - BKKBN perwakilan Provinsi NTB diduga kuat menggelapkan Uang Negara untuk Tunjangan Kinerja (Tukin) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Termasuk PKB/PLKB yang ada di Kabupaten Bima.
Dugaan penggelapan Uang Negara terungkap ketika para PKB tidak menerima Tukin pada Agustus Tahun 2024. Jumlah Tukin untuk PKB dan PLKB bervariasi, mulai Rp 2 juta lebih hingga Rp.8 Juta lebih.
"Tukin Saya dipotong, dari Januari - Juli, untuk Agustus sama sekali tidak dibayar. Dari Tukin Saya sebesar Rp 3.510.000 per bulan, yang dibayar kadang Rp 900 Ribu, 1,8 Juta hingga Rp.2 juta. Begitupun dengan dua rekan saya atas nama Juda dan Idris,SH, hanya saja dua rekan saya hanya untuk Bulan Agustus 2024," ungkap Sahroni Ramadhan pada Media Online www.bebek-news.com.
Padahal sepengetahuannya Pemerintah Pusat sudah mentransfer anggaran untuk Tukin PKB/PLKB se NTB. Termasuk buat Kabupaten Bima. Namun hingga saat ini Tukin yang menjadi hak PKB/PLKB tidak dibayarkan seutuhnya.
"Sudah ditransfer oleh pusat sesuai jumlah berikut bukti/ laporan terkait kinerja PKB/PLKB. Tapi Tukin kami hanya dibayar sebagian, faktanya tuang Tukin yang masuk ke rekening kami di Bank Mandiri hanya sebagian saja, tidak seutuhnya. Itu bukan satu dua bulan melainkan sudah delapan Bulan," beber Sahroni Ramadhan.
Upaya untuk mencari kejelasan terkait hal itu sudah dan sedang dilakukan oleh para PKB/PLKB. Termasuk menanyakan ke Badan Perwakilan Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Propinsi NTB. Namun, usaha itu praktis belum membuahkan hasil.
"Mereka di BKKBN beralasan jika karena PKB /PLKB malas bertugas. Bagi kami itu alasan yang tidak logis, selama ini kami bekerja sesuai jadwal yang ditentukan. Absensi merupakan bukti bahwa kami tidak malas kerja.
Jika memang anggaran Tukin sudah dikembalikan ke kas Negara sesuai penjelasan BPKBN NTB. Sahroni Ramadhan minta agar bukti penyetoran ke Kas Negara ditunjukan pada publik, hal itu penting agar tidak ada sesuatu yang disembunyikan.
"Tunjukan kepada kami bukti pengembalian anggaran Tukin ke kas Negara. Kalau tidak ada bukti, maka patut diduga uang tersebut telah disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab," tegas Sahroni Ramadhan.
Ia menegaskan sesungguhnya yang paling penting bukan menyangkut Tukin tapi kejelasan hingga anggaran Tukin belum dibayar. Apakah ada perintah dari Pusat atau sengaja tidak dibayarkan oleh BKKBN NTB.
"Bukan soal Tukin tapi kejelasan, kalau memang dikembalikan ke kas negara, tunjukan buktinya," pungkasnya.
Sementara Ketua Tim Kerja Hubungan Antar lembaga, Advokasi dan KIE BKBN NTB, Lalu Sten Kusumaredi S.Kom, MM yang dikonfirmasi media online ini seputar hal itu mengaku Tukin ratusan PKB/PLKB Januari - Agustus tahun 2024 sudah dibayar.
"Sudah dibayar semua sesuai besaran Tukin dan jumlah PKB/PLKB," akunya via panggilan WhatsApp (WA) Sabtu (28/09/2024).
Apakah ada tukin yang dikembalikan ke Kas Negara? Menjawab pertanyaan itu, Lalu menegaskan tidak ada anggaran Tukin yang dikembalikan ke kas Negara.
"Tukin sudah dibayar jadi tidak ada yang dikembalikan ke kas Negara.Kalaupun masih ada tukin PKB/PLKB yang belum dibayar, saya minta kirim nama mereka biar saya kroscek," pintanya.
#Anhar Amanan
0 Komentar