Baca Juga
Bima, www.bebek.top - Polemik pasca pelantikan jajaran kepala SLTA sederajat di Kabupaten dan Kota Bima masih memanas. Dari penolakan melalui media sosial hingga menyegel ruang kepala sekolah.
Keputusan Gubernur NTB Nomor 821.2/402/BKD/2023 tanggal 19 Juni 2023 dinilai telah ditunggangi kepentingan politik dan uang. Pasalnya ditemukan sejumlah kejanggalan pada keputusan tersebut.
Hari kamis tanggal 15 Juni 2023 beredar draf penempatan nama nama kepala sekolah, tidak lama setelahnya menyusul perubahan pelantikan pada hari senin tanggal 19 juni 2023. Dari formasi sebelumnya ditemukan banyak perubahan baik dari kepala sekolah yang masih bertahan tiba tiba diturunkan menjadi guru biasa, maupun perubahan lokasi penempatan dari sekolah A pada pelantikan sebelumnya dirubah ke sekolah B.
Riuhnya informasi ini memberi kesan bahwa jajaran pendidikan dalam naungan kewenangan pemerintah provinsi ini telah menjadi ladang berbagai kepentingan.
Hal itu disampaikan ketua komite SMAN 1 Monta Suharlin, S.Sos di hadapan sejumlah media usai pembukaan segel ruangan kepala SMAN 1 Monta kamis (23/6-23).
Pada kesempatan itu Leo biasa disapa mengecam ulah oknum yang telah sengaja merusak tatanan pendidikan, dan dia menduga praktek pemerasan di tubuh pendidikan telah terbangun secara sistemik dan terorganisir. "Praktek ini rupanya telah berjalan lama, bahkan untuk menentukan kelulusan guru honorer memiliki tarif yang telah dibandrol," ketusnya.
"Belakangan saya mendapat pengakuan ada oknum berinisial HL yang merupakan orang dekat dari petinggi salah satu partai politik pengusung penguasa datang ke sekolah menarik uang pada masing masing guru yang mengikuti tes UKG. Informasi ini saya dapat dari pengakuan langsung beberapa guru," ujar Leo.
Pun apalagi pada setiap rotasi mutasi jabatan kepala sekolah, kuat dugaan saya baik calon kepala sekolah maupun kepala sekolah aktif demi mempertahankan posisinya harus dengan uang, tambah dia.
Saya juga telah melakukan investigasi terhadap persoalan ini, berdasarkan pengakuan sejumlah sumber yang saya harus rahasiakan namanya bahwa sejumlah oknum dengan bendera petinggi salah satu parpol, yang dipercaya memiliki link pemangku kebijakan tingkat provinsi tersebut tampil sebagai negosiator antara calon kepala sekolah dan atau kepala sekolah difinitif kepada oknum petinggi lingkup Dikbud prov NTB.
Bahkan, muncul nama salah satu kepala sekolah yang diberi peran sebagai penjembatan karena dianggap agresif dan lihai mengatur siasat.
Oknum oknum ini berperan sebagai perekrut, penampung sekaligus eksekutor di lapangan dengan modus operandi memanggil atau menerima kunjungan pinangan 'pengantin' kepala sekolah.
Di tempatnya para pengantin ini diwawancara sekaligus bernegosiasi. "Dari sinilah nilai jabatan itu dibandrol, begitu pengakuan sumber kepada saya, papar ketua komite sekaligus pembina wartawan wilayah Kae tersebut.
Saat ini dia mengaku telah mengantongi sejumlah petunjuk dan pengakuan beberapa saksi dan juga korban PHP, "Ada tempatnya petunjuk dan saksi ini saya hadirkan, yang pasti kami akan terus melakukan penelusuran lebih luas lagi," tegasnya.
Dia bertekat akan membongkar seluruh mata rantai perusak bangunan pendidikan, "Jejaring benalu pendidikan ini harus diputus melalui stackholder yang kita miliki saat ini sehingga hasil akhir dari drama itu baik sutradara maupun para pemeranya mendekam di penjara, ini janji saya," pungkasnya.
Ditanya soal penyegelan ruang kepala sekolah, salah satu jurnalis senior ini menegaskan, "Kami orang yang peduli pendidikan dan taat hukum, demi dan atas nama stabilitas pendidikan segel kantor ini kami ijinkan untuk dibuka. Tapi bukan berarti perjuangan berakhir sampai disini. Ini hanya salah satu bentuk reaksi kami atas kebijakan yang dalam pandangan kami telah menyimpang jauh dari prinsip dasar pendidikan itu sendiri. Potret dunia pendidikan kita hari ini sedang tidak baik baik saja karena telah diselimuti berbagai kepentingan yang merusak," tandasnya.
---Anhar Donggo Sila---
0 Komentar