Baca Juga
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tersebut diterima secara langsung oleh Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi didampingi Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan bertempat di Jalan Udayana Nomor 22 Auditorium Kantor BPK RI Provinsi NTB, Kota Mataram pada Jum’at, 12 Mei 2023.
Selain didampingi oleh Ketua DPRD Kota Bimq, Wali Kota Bima juga didampingi Asisten 3 Setda Kota Bima Drs. Adisan, Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. H. Azhari, Kepala BPKAD Kota Bima dan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Bima Hj. Suhadah, SE., MM.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima Drs. H. Mahfud, M.Pd mengatakan, di tahun 2023 Pemerintah Kota Bima kembali mendapatkan WTP yang ke 9 kali secara berturut-turut selama kepemimpinan Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima.
“Capaian yang membanggakan ini terus diraih oleh Kota Bima terhadap LHP LKPD Kota Bima Tahun 2022 dari BPK RI, dan alhamdulillah kita dapatkan WTP yang ke 9 kali, ini semua berkat kerja yang baik dari semua perangkat daerah dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan,” ujarnya.
Mahfud berharap, semoga capaian seperti itu dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari, juga menjadi modal spirit bagi seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin membaik.
Sementara itu Kepala BPKAD Kota Bima melalui Kepala Bidang Akuntansi, Hj. Suhadah menyampaikan, bahwa Kota Bima kembali mendapatkan Opini WTP untuk ke 9 kalinya dari BPK RI Propinsi NTB bersama 8 Kabupaten Kota di NTB.
Suhadah menjelaskan, walaupun dengan adanya perubahan sistem dan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, namun Kota Bima bisa menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sehingga BPK RI Propinsi NTB memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2022.
“Di akhir kepemimpinan H. Muhammad Lutfi dan Feri Sofiyan alhamdulillah bisa membuktikan pengelolaan Keuangan daerah yang baik dan bersih,” tutupnya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD dari BPK RI Provinsi NTB tersebut untuk 8 Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.(TIM)
0 Komentar