Baca Juga
Terliha pendemo membawa pamflet warna putih bertuliskan "Rakyat Menjerit Gubernur semakin elite, NTB Gemilang Gagal Donggo Soromandi Baikot Pemilu 2024".
"Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kami karena selama puluhan tahun masyarakat Donggo dan Soromandi tidak pernah dilirik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi NTB, terutama pada pembangunan Insfrastruktur jalan," ungkap Kordum, Fandri Rahmad dalam orasinya.
Ia mengatakan, sejumlah ruas jalan yang rusak di kecamatan Donggo dan Soromandi merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bima dan pemprov NTB. Atas Kerusakan jalan di Kecamatan Soromandi dan Donggo, Kata Fandri Rahmad, telah mengakibatkan lamanya siklus perputaran ekonomi serta meningkatkan jumlah kecelakaan lalulintas.
"Padahal perlu kami sampaikan bahwa Kecamatan Donggo dan Soromandi adalah salah satu penghasil panen Pertanian jagung dan bawang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bima, Mestinya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi NTB," tegasnya.
Selain itu, Korlap 1 Jenggo mempertanyakan kejelasan anggaran perbaikan jalan di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi dan Desa Kala Kecamatan Donggo sebesar 1 Milyar yang hilang atau tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.
"Pemerintah Kabupaten Bima harus memperjelas atas hilangnya Anggaran 1 Milyar itu. Karena masih banyak infrastruktur jalan di kabupaten bima yang mengalami kerusakan cukup parah khususnya di Kecematan Soromandi dan Donggo," pintanya.
Sementara itu, Korlap II, Izul Al Islam menyinggung terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus terjadi di Kabupaten Bima, serta maraknya penjualan pupuk bersubsidi dan obat-obatan yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Kemudian ketidakstabilan harga komoditi pertanian.
"Maka dari itu Kami Himpunan Mahasiswa Soromandi (HIMSI) - Mataram Mendesak Gubernur dan Dinas PUPR Provinsi NTB untuk segera memperbaiki jalan lintas kecematan Donggo dan Soromandi, Mendesak Pemerintah Daerah dan Gubernur NTB untuk memperjelas anggaran 1 M perbaikan jalan APBD tahun 2023 dan Stabilkan harga komoditi pertanian serta atasi kelangkaan pupuk sesuai dengan harga HET di Kab. Bima," tegasnya.
Menanggapi tuntutan masa aksi Pemerintah Provinsi NTB melalui Staf Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Nurmala mengatakan, gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc telah mengusulkan ke Menteri PUPR RI terkait sejumlah lokasi jalan rusak yang di prioritaskan sebanyak 21 wilayah.
"Beberapa hari lalu pak Gubernur kita telah mengusulkan langsung ke Menteri PUPR RI berdasarkan daftar Usulan Penanganan Jalan dan jembatan Provinsi NTB Melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah tahun 2023-2024. Tinggal kita tunggu Proses verifikasi lokasi mana saja yang akan keluar dan segera di ketuk anggaran pelaksana perbaikan jalan tersebut," tandasnya.
Masa aksi setelah mendengarkan tanggapan dari Pemerintah Provinsi NTB Melalui Dinas PUPR langsung membubarkan diri dengan tertib. Aksi pun terpantau aman dan damai.(TIM)
0 Komentar